Tugas Kuliah Sistem Hukum Indonesia Tentang Perppu

Soal : 

Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang (Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011).

Namun, mengapa menurut UUD 1945 masa berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) sifatnya terbatas, serta jelaskan unsur terbentuknya suatu PERPPU (Tanggapan anda harus menyertakan dasar hukumnya)?

Jawaban :

Menurut UUD 1945, masa berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sifatnya terbatas karena Perpu merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang mendesak dan memerlukan penyelesaian segera. Perpu diterbitkan dalam situasi darurat atau kegentingan yang membutuhkan langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah yang timbul.

Dasar hukum penggunaan Perpu terdapat dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dapat mengeluarkan Perpu apabila terjadi kegentingan yang memaksa dan tidak memungkinkan untuk menunggu proses pengesahan undang-undang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Unsur terbentuknya suatu Perpu meliputi:

Kegentingan: Perpu diterbitkan ketika terjadi keadaan darurat, krisis, atau situasi yang memerlukan tindakan cepat untuk mengatasi masalah yang mendesak dan tidak dapat menunggu proses pengesahan undang-undang secara biasa.

Kewenangan Presiden: Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan Perpu sesuai dengan Pasal 22C UUD 1945.

Penyusunan dan penelaahan: Perpu disusun oleh Pemerintah dan kemudian melalui proses penelaahan di tingkat internal pemerintahan sebelum diumumkan sebagai Perpu.

Pembatasan masa berlaku: Masa berlaku Perpu secara hukum terbatas dan harus segera disahkan oleh MPR atau DPR dalam jangka waktu tertentu agar tetap berlaku sebagai undang-undang.

Pengesahan oleh MPR/DPR: Perpu harus disahkan oleh MPR atau DPR untuk menjadikannya undang-undang yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya pembatasan masa berlaku Perpu dan persyaratan pengesahan oleh MPR atau DPR, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Sehingga, meskipun Perpu memberikan kemampuan tindakan cepat untuk mengatasi situasi darurat, tetap ada mekanisme pengawasan dan pembatasan yang diberlakukan.

Share :