Tugas Kuliah Sistem Hukum Indonesia Diskusi 8

Tugas Kuliah
Mata Kuliah : Sistem Hukum Indonesia 
Diskusi 8

Soal : 

Apakah hukum internasional ada mengatur mengenai larangan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang asing?. Jelaskan tanggapan anda dengan menganalisa kasus Lotus Case, yang adalah sebuah kasus klasik dalam hukum internasional, yang terjadi antara Prancis dan Turki. 

Dalam kasus Lotus Case, yang melibatkan Prancis dan Turki, putusan Mahkamah Internasional tidak secara khusus mengatur larangan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing. Sebaliknya, kasus ini lebih menekankan pada prinsip kedaulatan negara dan batasan terhadap yurisdiksi negara.

Dalam Lotus Case, terjadi tabrakan antara kapal Prancis (Lotus) dan kapal Turki (Bozkurt) di perairan internasional. Prancis menuntut dan mengadili seorang pelaut Turki atas tindakan tabrakan tersebut berdasarkan hukum Prancis. Turki berpendapat bahwa Prancis tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut karena peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah yurisdiksinya.

Mahkamah Internasional dalam putusannya menyimpulkan bahwa dalam ketiadaan peraturan yang melarang, suatu negara memiliki kebebasan untuk melaksanakan yurisdiksi pidana di luar wilayahnya. Mahkamah juga menekankan bahwa yurisdiksi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip kedaulatan negara dan kewajiban saling menghormati kedaulatan negara lainnya.

Namun demikian, Lotus Case juga menekankan bahwa yurisdiksi negara tidak bersifat tanpa batas. Negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan kerja sama internasional, dan hak-hak individu dalam melaksanakan yurisdiksi pidana. Dalam konteks Lotus Case, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa Prancis memiliki yurisdiksi pidana terhadap pelaut Turki karena tidak ada larangan khusus dalam hukum internasional yang melarang Prancis untuk melaksanakan yurisdiksi dalam kasus tersebut.

Secara umum, hukum internasional tidak secara tegas melarang suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing. Namun, prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip kedaulatan negara, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, memberikan batasan dan pertimbangan dalam melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing.

Dalam konteks hukum internasional, terdapat beberapa prinsip dan asas yang berkaitan dengan yurisdiksi pidana negara terhadap orang asing. Meskipun tidak ada larangan yang tegas, terdapat beberapa pertimbangan dan kewajiban yang harus dipertimbangkan oleh negara dalam melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing. Berikut adalah beberapa prinsip dan asas yang relevan:

Prinsip Kedaulatan Negara: Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya. Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak dan harus sejalan dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lainnya. Dalam konteks yurisdiksi pidana terhadap orang asing, negara harus memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Asas Teritorialitas: Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi pidana terhadap tindakan kriminal yang dilakukan di wilayahnya. Dengan demikian, jika suatu tindakan pidana dilakukan oleh orang asing di wilayah suatu negara, negara tersebut berhak melaksanakan yurisdiksi pidana.

Asas Nasionalitas: Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi pidana terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh warganya di luar wilayah negara tersebut. Dalam hal ini, jika seorang warga negara melakukan tindakan pidana di luar negeri, negara dapat melaksanakan yurisdiksi pidana terhadapnya.

Asas Perlindungan: Asas ini menyatakan bahwa negara dapat melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing jika tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing tersebut merugikan kepentingan negara tersebut atau melanggar hukum internasional yang diakui secara umum.

Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum internasional juga mengakui beberapa prinsip dan asas yang dapat membatasi yurisdiksi pidana negara terhadap orang asing. Beberapa batasan yang relevan antara lain:

Prinsip Non-Intervensi: Prinsip ini melarang suatu negara untuk melakukan campur tangan dalam urusan internal negara lain. Dalam konteks yurisdiksi pidana terhadap orang asing, negara harus mempertimbangkan prinsip non-intervensi dalam melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing di wilayah negara lain.

Prinsip Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Negara harus memastikan bahwa melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing tidak melanggar prinsip kebebasan dan hak asasi manusia. Hal ini termasuk hak atas perlindungan hukum, proses yang adil, dan perlakuan yang manusiawi.

Prinsip Kerjasama Internasional: Negara diharapkan untuk bekerja sama secara internasional dalam melaksanakan yurisdiksi pidana terhadap orang asing. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama.

Share :