Perbedaan Asas Fungsional dan Asas Kedaerahan

 TUGAS KULIAH : HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Soal :

Setiap daerah mempunyai kearifan lokal yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bahan diskusi, jelaskan menurut pemahaman Anda terkait perbedaan asas fungsional dan asas kedaerahan! Selanjutnya, identifikasilah kearifan lokal di daerah Anda yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan asas kedaerahan di daerah Anda! Jawaban : Dalam konteks pemerintahan daerah, asas fungsional dan asas kedaerahan memiliki perbedaan mendasar dalam hal fokus dan lingkup penerapan, serta cara mereka memengaruhi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Fungsional

Asas fungsional mengacu pada pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan fungsi atau urusan tertentu, terlepas dari lokasi geografis. Dengan asas ini, pemerintah pusat maupun daerah membagi kewenangan berdasarkan jenis tugas, misalnya fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau keamanan. Di bawah asas ini, lembaga-lembaga pemerintah dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang diatur oleh perundang-undangan, tanpa terikat oleh batas-batas wilayah. Contohnya, dalam urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat pusat akan bekerja berdasarkan fungsinya di seluruh wilayah Indonesia, sementara Dinas Pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota akan menjalankan fungsi yang sama sesuai dengan pembagian kewenangan dan otonomi daerah. Masing-masing memiliki tugas yang spesifik sesuai fungsi yang diemban.

Asas Kedaerahan

Asas kedaerahan menekankan pentingnya wilayah atau daerah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam asas ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan wilayahnya sendiri, dengan memperhatikan karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi daerah tersebut. Ini berkaitan erat dengan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Asas kedaerahan juga mempertimbangkan kearifan lokal, yaitu nilai-nilai, norma, atau tradisi yang hidup di masyarakat setempat, yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan situasi dan budaya setempat.

Perbedaan Utama

1. Lingkup Penerapan:

Asas fungsional lebih fokus pada tugas atau fungsi tertentu yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Asas kedaerahan lebih menekankan pada karakteristik dan kebutuhan wilayah tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pembagian Kewenangan:

Dalam asas fungsional, pembagian kewenangan lebih berbasis pada urusan atau sektor spesifik (seperti pendidikan, kesehatan). Dalam asas kedaerahan, kewenangan didasarkan pada otonomi daerah untuk mengelola urusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.

Kearifan Lokal dalam Penerapan Asas Kedaerahan

Kearifan lokal adalah bagian integral dalam penerapan asas kedaerahan, karena ia mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam kebijakan lokal. Contohnya di beberapa daerah di Indonesia, kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, atau adat istiadat lokal masih menjadi panduan dalam kehidupan sosial, serta digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai contoh: Di Yogyakarta, falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang berarti menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta diterapkan dalam berbagai kebijakan, terutama dalam hal tata ruang dan lingkungan. Pemerintah Daerah DIY sering kali mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga keharmonisan sosial. Di Bali, konsep Tri Hita Karana yang menekankan pada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam, dijadikan acuan dalam kebijakan lingkungan, pariwisata, serta kehidupan sosial. Contoh Kearifan Lokal dalam Asas Kedaerahan di daerah saya Jawa Tengah, salah satu kearifan lokal yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah gotong royong atau guyub rukun. Prinsip gotong royong ini dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur desa, masyarakat dilibatkan secara aktif, baik melalui tenaga maupun ide dalam musyawarah. Program seperti Jogo Tonggo (menjaga tetangga) yang diterapkan selama masa pandemi COVID-19 juga merupakan contoh implementasi nilai gotong royong ini. Gotong royong ini mengacu pada asas kedaerahan, di mana pemerintah daerah mengakui dan memanfaatkan kekuatan kolektif masyarakat lokal dalam mendukung program-program pembangunan, yang tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat atau sektor formal. Ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan asas kedaerahan di daerah.

Kesimpulan

Perbedaan antara asas fungsional dan asas kedaerahan terletak pada fokus dan pendekatannya: asas fungsional berfokus pada fungsi-fungsi spesifik pemerintahan, sedangkan asas kedaerahan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Dalam penerapan asas kedaerahan, kearifan lokal berperan penting sebagai panduan kebijakan, yang memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan sesuai dengan budaya dan potensi lokal.

Share :