Mengapa Desa lebih tepat disebut sebagai self governing community

Tugas Kuliah : Desa lebih tepat disebut sebagai self governing community, sebutkan alasannya

Desa sering kali disebut sebagai "self-governing community" atau komunitas yang mengatur dirinya sendiri karena berbagai alasan yang mencakup aspek historis, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Konsep ini menggambarkan desa sebagai unit yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan internalnya. Dalam konteks Indonesia, pengertian desa sebagai self-governing community semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut ini adalah alasan mengapa desa lebih tepat disebut sebagai self-governing community:

1. Pengakuan Hak Asal-Usul dan Adat Istiadat

Alasan:

Salah satu alasan utama mengapa desa disebut sebagai self-governing community adalah pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa. Desa memiliki sejarah panjang sebelum adanya pemerintahan modern, di mana mereka sudah memiliki sistem pemerintahan dan pengaturan sosial yang diatur berdasarkan hukum adat dan tradisi setempat. Desa berfungsi sebagai komunitas yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan norma-norma yang telah mereka kembangkan secara turun-temurun.

Penjelasan:

• Hukum Adat: Desa sering kali memiliki hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara kepemimpinan, penyelesaian sengketa, pembagian lahan, dan pelaksanaan upacara adat. Hukum adat ini menjadi dasar bagi desa untuk mengatur komunitasnya secara mandiri.
• Pengakuan oleh Negara: Undang-Undang Desa mengakui eksistensi desa adat dan memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul. Hal ini menunjukkan bahwa desa diakui sebagai entitas yang memiliki otonomi dan kapasitas untuk mengelola urusan internalnya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Alasan:

Desa memiliki kewenangan lokal berskala desa yang memungkinkan mereka untuk mengelola urusan yang bersifat lokal dan berhubungan langsung dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat desa setempat. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur desa, pengelolaan sumber daya alam lokal, penyelenggaraan pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Penjelasan:

• Pengelolaan Sumber Daya: Desa memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam lokal seperti hutan desa, tanah kas desa, dan sumber air yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pengelolaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat desa dan berlandaskan prinsip-prinsip keberlanjutan.
• Pengembangan Ekonomi Lokal: Desa dapat memfasilitasi dan mengembangkan ekonomi lokal melalui pengelolaan pasar desa, koperasi desa, dan usaha ekonomi lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa. Ini memungkinkan desa untuk membangun perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan.

3. Struktur Pemerintahan yang Partisipatif dan Demokratis

Alasan:

Desa disebut sebagai self-governing community karena memiliki struktur pemerintahan yang bersifat partisipatif dan demokratis. Sistem pemerintahan desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program di desa.

Penjelasan:

• Musyawarah Desa: Pengambilan keputusan di desa umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, tokoh adat, perwakilan perempuan, dan kelompok masyarakat lainnya. Musyawarah desa ini menjadi forum untuk mendiskusikan masalah-masalah desa, merencanakan pembangunan, dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD): BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam menetapkan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Keberadaan BPD memastikan bahwa suara masyarakat desa terwakili dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

4. Kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya

Alasan:

Desa memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya, yang memungkinkan mereka untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan dana desa serta sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Hal ini merupakan salah satu ciri utama dari self-governing community, di mana desa memiliki kontrol atas sumber daya dan alokasi anggaran mereka sendiri.

Penjelasan:

• Dana Desa: Undang-Undang Desa memberikan hak kepada desa untuk menerima dan mengelola Dana Desa yang berasal dari anggaran negara. Dana Desa ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.
• Pendapatan Asli Desa (PADes): Selain Dana Desa, desa juga memiliki sumber pendapatan lain yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes), yang berasal dari hasil usaha milik desa, hasil pengelolaan aset desa, retribusi desa, serta pendapatan sah lainnya. Kemandirian dalam mengelola sumber-sumber pendapatan ini memungkinkan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat desa.

5. Fleksibilitas dalam Penerapan Kebijakan dan Program Pembangunan

Alasan:

Sebagai self-governing community, desa memiliki fleksibilitas untuk menerapkan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini memungkinkan desa untuk lebih responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.

Penjelasan:

• Pembangunan Berbasis Partisipasi: Desa dapat menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Proses ini memastikan bahwa rencana pembangunan desa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, serta memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan.
• Kebijakan Lokal: Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, seperti pengelolaan lingkungan, pengaturan sosial, dan pengelolaan aset desa. Peraturan desa ini dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan masukan dari masyarakat desa.

6. Keleluasaan dalam Pengembangan Kapasitas dan Inovasi Lokal

Alasan:

Desa sebagai self-governing community memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kapasitas dan inovasi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini meliputi pengembangan kapasitas masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penerapan praktik-praktik pembangunan yang berkelanjutan.

Penjelasan:

• Pengembangan Kapasitas Masyarakat: Desa dapat melaksanakan berbagai program pelatihan dan pendidikan non-formal untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa, baik di bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, maupun keterampilan lainnya yang relevan dengan potensi lokal.
• Inovasi dalam Pembangunan: Desa memiliki ruang untuk mencoba dan mengadopsi inovasi-inovasi baru dalam pembangunan, seperti penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, atau program pemberdayaan ekonomi kreatif. Fleksibilitas ini memungkinkan desa untuk menyesuaikan strategi pembangunan dengan kondisi dan potensi lokal.

Kesimpulan

Desa lebih tepat disebut sebagai self-governing community karena memiliki otonomi yang luas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Desa memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Selain itu, struktur pemerintahan yang partisipatif dan fleksibel, serta kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan inovasi lokal, menjadikan desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan tujuan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional.

Share :